Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengaku ada partai kecil yang ingin menganggu PDIP atas majunya Kaesang Pangarep di Pilkada Kota Depok. Ia mengatakan partai yang coba mengganggu PDIP tersebut agar partainya menjadi besar lewat popularitas seseorang.
"Karena apa? Ini kan selalu ada pihak-pihak yang ganggu, yang mengganggu itu biasanya karena ingin partainya ingin jadi besar maka mengganggu yang besar," ujar Said di Jakarta, Selasa, (13/6/2023).
Baca Juga
"Kalau partainya kecil mengganggu sesama yang kecil dia tidak jadi berita. Kalau mengganggu partai besar supaya masuk parlemen, selalu akan ganggu," sambung dia.
Advertisement
Ia pun meyakini putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut akan maju Pilkada Kota Depok melalui PDIP.
Said menjelaskan, dalam AD/ART PDIP satu keluarga harus berasal dari satu partai yang sama. Sehingga sama seperti sang Ayah Presiden Jokowi dan Gibran Raka Bumingraka juga menjadi kader PDIP.
"Seperti kasus di Maluku. Gubernur sama istrinya berbeda partai, kan sekarang pertanyaan saya ke kawan-kawan semua, make sense enggak yah kalau saya di PDIP tiba-tiba istri saya di partai lain. Kan ideologinya dipertanyakan orang, orientasi politiknya juga dipertanyakan orang. Iya dong. Kira-kira seperti itulah," jelas Said.
Kaesang Siap Maju Jadi Depok Pertama
Sebelumnya, lewat akun Youtube, Kaesang menyatakan siap menjadi Depok pertama.
"Saya Kaesang Pangarep, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya, insyaallah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama," kata Kaesang.
PSI Incar Kaesang Pangarep?
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong Kaesang maju pada Pilkada Depok 2024 mendatang.
PSI Kota Depok bahkan telah membentuk relawan yang tugasnya mengajak warga Depok mendukung Kaesang. Selain itu, PSI juga sudah memasang baliho bergambar Kaesang di sejumlah titik pusat kota Depok.
Wakil Ketua PSI Depok, Icuk Pramana Putra mengatakan, PSI Depok akan berusaha menyuarakan kepada Kaesang untuk maju pada Pilkada Kota Depok 2024. Sebelumnya PSI Depok telah mendengar pernyataan Kaesang mengenai kesiapannya.
"Sebelumnya kami telah mendengarkan terkait kesiapan beliau untuk all out maju sebagai calon Walikota Depok 2024,” ujar Icuk melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Selasa 6 Juni 2023.
Icuk menjelaskan, seluruh pengurus PSI, bakal calon legislatif (bacaleg), kader, dan simpatisan akan mengerahkan seluruh daya upaya maksimal untuk memenangkan PSI pada Pileg 2024. Dengan begitu, PSI Kota Depok dapat mendorong Kaesang untuk maju pada Pilkada Kota Depok 2024.
"Sehingga kami dapat memastikan harapan perubahan betul-betul terjadi,” jelas Icuk.
PSI Depok mengajak seluruh organ relawan Kaesang dapat bersatu dan bergerak menyampaikan pesan perubahan akan datang melalui Kaesang. Pesan perubahan akan disampaikan melalui berbagai cara, baik melalui penyebaran pamflet maupun kampanye dari mulut ke mulut.
"Dari setiap gang sempit, dari rumah ke rumah melalui media komunikasi dan marketing yang paling efektif yaitu dari mulut ke mulut," tegas Icuk.
Namun, langkah politik PSI mendorong Kaesang maju Pilkada Depok disorot PDI Perjuangan, partai yang merupakan kendaraan politik Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, kakak Kaesang.
PKS Tanggapi Santai Rencana Kaesang Maju Depok 1
Ketua DPD PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, Pilkada Depok terbuka untuk siapapun yang ingin mencalonkan pada Pilkada Kota Depok.
“Kami kalem saja terhadap isu itu, silahkan saja," ujar Imam, Selasa (13/6/2023).
Imam menjelaskan, semua warga negara Indonesia mempunyai dan memiliki hak politik memilih dan dipilih serta dijamin dalam konstitusi. Untuk itu, Imam menilai siapapun yang ingin mencalonkan di Kota Depok (Pilkada Depok) untuk kemajuan Kota Depok, tidak menjadi persoalan namun harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-undang.
"Terpenting harus memenuhi persyaratan, kalau tidak memenuhi itu tentu tidak bisa," jelas Imam.
Imam menggambarkan, apabila kader partai ingin mencalonkan diri harus memenuhi persyaratan 20 persen dari jumlah kursi DPRD Kota Depok. Apabila ketentuan tersebut tidak mencukupi dapat berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi persyaratan.
"Apabila kursi partainya tidak cukup, maka bisa koalisi dengan partai lain," ucap Imam.
Advertisement